Perusahaan Wajib Zakat Butuh Fatwa MUI

Perusahaan Wajib Zakat Butuh Fatwa MUI

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) saat ini tengah menunggu fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bisa menjadikan lembaga atau perusahaan sebagai wajib zakat. Fatwa tersebut nantinya akan mendukung penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pengelolaan zakat.

Direktur teknik IAI, Sriyanto mengungkapkan, fatwa MUI sangat dibutuhkan untuk mendukung sebuah perusahaan menjadi wajib zakat. Saat ini, fatwa zakat yang ada hanya berlaku bagi pembayaran zakat individu, bukan lembaga atau perusahaan. “Soal fatwa bukan keahlian kami, jadi kita tunggu komisi fatwa MUI,” ujarnya kepada Republika.

Proses penyusunan PSAK pengelolaan zakat, saat ini hampir memasuki tahap akhir. Tahapan tersebut diharapkan selesai akhir April mendatang. Selanjutnya akan dilakukan dengar pendapat umum, yang akan diadakan pada awal Mei 2008. Kedua proses itu bertujuan untuk memperoleh masukan atas rancangan PSAK sebelum disahkan oleh Dewan Standar Akuntasi Keuangan (DSAK) pada Mei mendatang.

Menurut Sriyanto, dalam pembahasan rancangan PSAK tersebut, berbagai pihak terkait diundang untuk memberi masukan seperti dari kalangan akademisi, pengelola zakat, Dewan Syariah Nasional, akuntan, perwakilan Depag, dan berbagai pihak lain.

Pentingnya fatwa tersebut, menurut Sriyanto, karena tanpa fatwa MUI, PSAK hanya bisa mengatur bahwa zakat dibayar perusahaan diakui sebagai zakat individu pemegang saham. Karena itu menurut Sriyanto, fatwa yang menyatakan tentang perusahaan bisa dijadikan sebagai obyek zakat perlu terbit segera dalam waktu dekat. Hal itu agar PSAK zakat bisa memuat aturan pencatatan keuangan bahwa perusahaan bisa menjadi obyek zakat.

Sriyanto berpendapat, untuk mendorong perkembangan zakat di Indonesia, lembaga dan perusahaan bisa dijadikan wajib zakat. Saat ini, zakat dinilai merupakan alternatif solusi pengentasan kemiskinan.

Menanggapi permintaan fatwa tentang perusahaan wajib zakat tersebut, Ketua Komisi Fatwa MUI, KH Ma’ruf Amin menyatakan perusahaan atau lembaga tidak bisa dijadikan wajib zakat. Menurutnya, berdasarkan prinsip syariah, zakat hanya berlaku wajib bagi individu. “Tidak bisa perusahaan menjadi wajib zakat. Orang berzakat itu kan untuk menzakati dirinya. Sedangkan perusahaan menzakati siapa?” ungkap Ma’ruf.

Menurutnya, perusahaan hanya bisa membayar zakat bila menjalankan amanat zakat individu perusahaan tersebut.

Karena itu, Ma’ruf menegaskan, MUI tidak memiliki rencana penerbitan fatwa terkait menjadikan perusahaan sebagai wajib zakat. Menurutnya, fatwa yang mungkin diterbitkan hanyalah mengenai diperbolehkannya individu perusahaan menitipkan pembayaran zakatnya kepada perusahaan.

Dikutip sepenuhnya dari koran Republika, kamis 3 April 2008, ditulis ulang oleh YKS.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Choose Category :

Top Clicks

  • None

Blog Stats

  • 80,790 hits

Attention :

I would like you to ask permission if you want to “copy, paste and share” my work on this blog. However if you do not then please just give the credit/link.

Website Safety Reputation:
Rating for myks.wordpress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 6 other followers

May 2008
S M T W T F S
« Feb   Jun »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

%d bloggers like this: