Fatwa MUI Pusat Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III 1430H/2009M

Fatwa MUI Pusat Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III 1430H/2009M di Padang Panjang 24-26 Januari 2009 (dinukil dari diktat Hasi-lhasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III).

Bagian Pertama :

FATWA TENTANG MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH (MASALAH-MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN) :

I- Prinsip-prinsip Ajaran Islam tentang Hubungan antar Umat Beragama dalam Bingkai NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

  1. Kesepakatan bangsa Indonesia untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi merupakan ikhtiar untuk memelihara keluhuran agama dan mengatur kesejahteraan kehidupan bersama, dimana kesepakatan ini mengikat seluruh elemen bangsa.
  2. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mejemuk, baik suku, ras, budaya meupun agama. Karenanya bangsa Indonesia sepakat untuk mengidealisasikan bangsa ini sebagai sebuah bangsa yang mejemuk tetpa tetpa satu, dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.
  3. Umat Islam sebagai bagian terbesar dari bangsa ini harus terus menjaga konsesus nasional tersebut.
  4. Dalam hal kemajemukan agama, negara mengakui enam agama, yakni Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghuxu, di mana masing-masing agama tersebut mempunyai posisi yang sama di dalam konstitusi negara. Negara menjamin warganya untuk memeluk agamanya masing-masing.
  5. Islam mengakui eksistensi agama lain tanpa mengakui kebenaran ajaran agama tersebut, sebagaimana pada masa nabi juga diakui eksistensi agama selain Islam, antara lain Yahudi, Nasrani dan Majusi.
  6. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, setelah prolamasi 1945 Islam memandang posisi umat beragama sebaga sesama bagian warga bangsa yang terikat oleh komitmen kebangsaan sehingga harus hidup berdampingan secara damai dengan prinsip mu’ahadah atau muwatsaqah, bukan posisi muqatalah atau muharabah.
  7. Dalam rangka menghindarkan adanya benturan antar pemeluk agama di Indonesia, negara wajib menjamin warganya untuk menjalankan agamanya dan melindungi kemurnian agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing dari setiap upaya penodaan agama.
  8. Setiap orang, kelompok masyarakat, lembaga atau organisasi yang melakukan penodaan agama, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, negara harus menindakna secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II- Peran Agama Dalam Pembinaan Akhlak Bangsa

  1. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius yang memiliki nilai-nilai luhur (akhlakul karimah). Agama merupakan sumber akhlak utnuk membina akhlak bangsa. Oleh karena itu pembinaan akhlak bangsa tidak dapat dilepaskan dari peran agama.
  2. Dalam konteks pengelolaan negara yang baik (good governance) dan pembangunan bangsa yang maju dan beradab, terwujudnya akhalk (etika-moral) yang kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat diperlukan.
  3. Saat ini bangsa Indonesia berada di ambang tubir krisis akhlak seiring dengan semakin menggejalanya kurangnya kejujuran, solidaritas sosial, dan semakin menggejalanya etika yang lemah di antara masyarakat. Oleh karenanya diperlukan pembinaan intensif akhlakuk karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  4. Pembinaan tersebut dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai agama yang terintegrasi dengan nilai-nilai yang menjadi dasar karakter bangsa dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.
  5. Pemerintah berkewajiban mendorong sosialisasi nilai-nilai agama yang terkait dengan pembinaan akhlak bangsa sejak usia dini dalam segala kegiatan pembangunan. Bersamaan dengan itu diperlukan tindakan sanksi-sanksa yang tegas terhadap berbagai pelanggaran akhlakuk karimah.
  6. Perlu adanya gerakan nasional pembinaan akhlak bangsa yang bersumber dari nilai-nilai agama yang disponsori oleh pemerintah.

III- Implementasi Islam Rahmatan Lil-‘alamin dan Shalihun Likulli Zamanin Wa Makanin dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.

  1. Islam sebagai agama yang diturunkan Allah SWT merupakan agama yang dapat menjawab segala persoalan yang muncul, termasuk permasalahan kebangsaan dan kenegaraan.
  2. Ajaran Islam dapat menerima nilai-nilai universal yang dibawa arus modernisasi dan globalisasi sepanjang nilai-nilai tersebut sesuai dengan ajaran Islam.
  3. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara merupakan kesepakatan bangsa Indonesia, termasuk umat Islam Indonesia.
  4. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara merupakan ideologi terbuka. Dalam rangka mewujudkan amanat dasar negara dan konsitusi maka agama harus dijadikan sumber hukum, sumber inspirasi, landasan berfikir dan kaedah penuntun dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.
  5. Karena Islam merupakan ajaran yang rahmatan lil-‘alamin dan shalihun likulli zamanin wa makanin, maka ajaran Islam harus menjadi sumber dalam penataan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.
  6. Para ulama, zuama dan cendikiawan muslim berkewajiban untuk menyusun, mengelaborasi konsep-konsep dan pemikiran Isalam secara komprehensif meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya dsb.

IV- Tidak Memilih Hak Pilih dalam Pemilihan Umum

  1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
  2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.
  3. Imamah dan Imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.
  4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (shiddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah) dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.
  5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.

Rekomendasi:

  1. Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas amar makruf nahi munkar.
  2. Pemerintah dan Penyelenggara PEMILU perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan PEMILU agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masyarakat terpenuhi.

Bagian Kedua:

FATWA TENTANG MASAIL FIQHIYAH MU’ASHIRAH (MASALAH-MASALAH FIKIH KONTEMPORER):

I – FATWA WAKAF :

Benda wakaf boleh dijual dengan ketentuan :

  1. adanya hajah dalam rangka menjaga maksud wakif.
  2. Hasil penjualannya harus digunakan untuk membeli harta benda lain sebagai wakaf pengganti.
  3. Kemanfaatan wakaf pengganti tersebut meinimal sepadan dengan benda wakaf sebelumnya.

Rekomendasi: MUI menguatkan keinginan Pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan dan pengaturan wakaf dan zakat dari tingkat direktorat ke tingkat Direktorat Jenderal.

II – FATWA ZAKAT : ( penyusunannya belum dilengkapi dengan rancangan asli )

III – FATWA HUKUM MEROKOK

  1. Di dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III terdapat perbedaan pandangan mengenai hukum di kalangan peserta, yaitu antara makruh dan haram (khilaf ma baina al-makruh wa al-haram).
  2. Peserta Ijtima Komisi Fatwa se-Indonesia III sepakat bahwa merokok hukumnya haram:
    1. di tempat umum.
    2. bagi anak-anak.
    3. bagi wanita hamil.

IV – FATWA HUKUM PENGGUNAAN VASEKTOMI SEBAGAI ALAT KONTRASEPSI KB (KELUARGA BERENCANA) :

  1. Vasektomi sebagai alat kontrasepsi KB sekarang ini dilakukan dengan memotong saluran sperma. Hal itu berakibat terjadinya kemandulan tetap.
  2. Upaya rekanalisasi (penyambungan kembali) tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan kembali yang bersangkutan.
  3. Oleh sebab itu, Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia memutuskan praktek vasektomi hukumnya haram.

V – FATWA HUKUM YOGA :

  1. Yoga yang murni ritual dan spiritual agama lain, hukum melakukannya bagi orang Islam adalah haram.
  2. Yoga yang mengandung meditasi dan mantra atau spiritual dan ritual ajaran agama lain hukumnya haram, sebagai langkah preventif (sadd al-dzari’ah).
  3. Yoga yang murni olahraga pernafasan untuk kepentingan kesehatan hukumnya mubah (boleh).

VI – FATWA BANK MATA DAN ORGAN TUBUH LAIN.

  1. Hukum melakukan transplantasi kornea mata kepada orang yang membutuhkan adalah boleh apabila sangat dibutuhkan dan tidak diperoleh upaya medis lain untuk menyembuhkannya..
  2. Pada dasarnya, seseorang tidak mempunyai hak untuk mendonorkan anggota tubuhnya kepada orang lain karena ia bukan pemilik sejati atas organ tubuhnya. Akan tetapi karena untuk kepentingan menolong orang lain, dibolehkan dan dilaksanakan sesuai wasiat.
  3. Orang yang hidup haram mendonorkan kornea mata atau organ tubuh lainnya kepada orang lain.
  4. Orang boleh mewasiatkan untuk mendonorkan kornea matanya kepada orang lain, dan diperuntukkan bagi orang yang membutuhkan dengan niat tabarru’ (prinsip sukarela dan tidak tujuan komersial).
  5. Bank mata dibolehkan apabila proses pengambilan dari donor dan pemanfataannya kembali sesuai dengan aturan syariah.

Sumber : Fatwa MUI Pusat Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III 1430H/2009M Bagian 1 dan 2 yang ditampilkan di website IKADI

p.s.

  • Sumber URL aslinya sudah tidak dapat diakses, tapi masih bisa dilihat melalui tembolok google yaitu di sini (bagian 1) dan di sana (bagian 2). Atau bisa dicari dengan keyword “Fatwa MUI Pusat Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III 1430H/2009M” pada google, lalu pilih tembolok.
  • Fatwa zakat memang tidak disebutkan oleh penyusun tulisan tersebut, tetapi satu dari beberapa isinya berkaitan dengan zakat perusahaan.
  • Sebenarnya saya (YKS) masih mengharapkan mendapatkan semua Fatwa MUI Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III dari website MUI sendiri, tetapi sampai saat ini, akhir April 2009, fatwa tersebut belum juga ditampilkan😦 .

2 Responses to “Fatwa MUI Pusat Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III 1430H/2009M”


  1. 1 Muna May 11, 2011 at 4:04 am

    ما حكم تنطيب المراءة للحاجبين للمتزوجة

  2. 2 muhammad shidiq October 16, 2011 at 7:07 am

    gimana hukumnya bisnis online di pasar forex dan pasar saham


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Choose Category :

Top Clicks

  • None

Blog Stats

  • 80,790 hits

Attention :

I would like you to ask permission if you want to “copy, paste and share” my work on this blog. However if you do not then please just give the credit/link.

Website Safety Reputation:
Rating for myks.wordpress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 6 other followers

April 2009
S M T W T F S
« Mar   May »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

%d bloggers like this: